Zheen Chan

ISI PERJANJIAN TUMBANG ANOI

Pertemuan Kuala
Kapuas, 14 Juni 1893 membahas:

1. Memilih siapa yang berani dan sanggup menjadi ketua
        dan sekaligus sebagai tuan rumah untuk menghentikan 3H (Hokanyou=Saling
        mengayau, Hobunu’=saling membunuh, dan Hotohtok=Saling memotong kepala
        musuhnya).
2. Merencanakan di mana tempat perdamaian itu.
3. Kapan pelaksanaan perdamaian itu.
4. Berapa lama sidang damai itu bisa dilaksanakan.
5. Residen Banjar menawarkan siapa yang bersedia menjadi
        tuan rumah dan menanggung beaya pertemuan. Damang Bahtu’ menyanggupi.
        Karena semua yang hadir juga tahu bahwa Damang Bahtu’ memiliki wawasan
        yang luas tentang adat-istiadat yang ada di

   Kalimantan

        pada waktu itu, maka akhirnya semua yang hadir setuju dan ini disyahkan
        oleh Residen Banjar.

Lalu disepakati bahwa:

1. Pertemuan damai akan dilaksanakan di Lovu’ (kampung)
        Tumbang Anoi, yaitu di Betang tempat tinggalnya Damang Bahtu’.
2. Diberikan waktu 6 bulan bagi Damang Bahtu’ untuk
        mempersiapkan acara.
3. Pertemuan itu akan berlangsung selama tiga bulan
        lamanya.
4. Undangan disampaikan melalui tokoh/kepala suku
        masing-masing daerah secara lisan sejak bubarnya rapat di Tumbang

   Kapuas

   .

5. Utusan yang akan menghadiri pertemuan damai itu haruslah
        tokoh atau kepala suku yang betul-betul menguasai adat-istiadat di
        daerahnya masing-masing.
6. Pertemuan Damai itu akan di mulai tepat pada tanggal
        1 Januari 1894 dan akan berakhir pada tanggal 30 Maret 1894.

Pertemuan Damai
dari 1 Januari 1894 hingga 30 Maret 1894, di Rumah Betang Damang Bahtu’ di
Tumbang Anoi. Dalam pertemuan Damai itu, dengan keputusan:

1. Menghentikan permusuhan antar sub-suku Dayak yang
        lazim di sebut 3H (Hokanyou =saling mengayau, Hobunu’ = saling membunuh,
        dan Hotohtok = saling memotong kepala) di Kalimantan (

   Borneo

        pada waktu itu).

2. Menghentikan sistem Jihpon Kopali’ (hamba atau budak
        belian) dan membebaskan para Jihpon dari segala keterikatannya dari Tepui
        (majikannya) sebagai layaknya kehidupan anggota masyarakat lainnya yang bebas.
3. Menggantikan wujud Jihpon yang dari manusia dengan
        barang yang bisa di nilai seperti bolanga’ (tempayan mahal atau tajau),
        halamaung, lalang, tanah / kebun atau lainnya.
4. Menyeragamkan dan memberlakukan Hukum Adat yang
        bersifat umum, seperti : bagi yang membunuh orang lain maka ia harus
        membayar Sahiring (sanksi adat) sesuai ketentuan yang berlaku. pada yang
        digunakan lawan­nya manu­sia.
5. Memutuskan agar setiap orang yang membunuh suku lain,
        ia harus membayar Sahiring sesuai dengan putusan sidang adat yang diketuai
        oleh Damang Bahtu’. Semuanya itu harus di bayar langsung pada waktu itu
        juga, oleh pihak yang bersalah.
6. Menata dan memberlakukan adat istiadat secara khusus
        di masing-masing daerah, sesuai dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan
        yang di anggap baik. (*)

Sumber: http://angantembawang.blogspot.com/2007/05/isi-perjanjian-tumbang-anoi.html

This entry was posted on Thursday, June 5th, 2008 at 9:40 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.